KPU Pesisir Barat mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan distribusi logistik dan pengamanan TPS

Pesisir Barat - Selasa 13 Agustus 2024 kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dan diskusi kelompok teknik untuk merencanakan distribusi logistik dan pengamanan TPS untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Pesbar. Dalam acara yang berlangsung di Aula Sunset Beach di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kapolres Pesbar AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Ketua KPU Kabupaten Pesbar, Marlini, S.H.I., M.A., Anggota Bawaslu Pesbar J.Wilyan Gulta, A.Md., Kom., Pejabat Utama (PJU) Polres Pesbar, serta semua Kapolsek dan anggota personel Polres Pesbar yang hadir

Marlini, ketua KPU Kabupaten Pesbar, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena berkaitan dengan tahapan penting dari proses pendistribusian logistik untuk Pilkada 2024. Semua orang tahu bahwa Kabupaten Pesbar ini terletak di antara gunung dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dia menyatakan bahwa akan ada tantangan yang signifikan dalam pendistribusian logistik untuk Pilkada yang akan datang, terutama mengingat kondisi cuaca musim penghujan. Menurut Kapolres Pesbar AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., semua orang yang berpartisipasi dalam rakor tersebut berasal dari jajaran Kepolisian Polres Pesbar.

Diharapkan bahwa semua anggota staf mengambil kegiatan ini dengan sangat serius karena mereka harus bekerja sama untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Pilkada. Menurutnya, ini termasuk mencegah kekacauan, yang diharapkan tidak terjadi. Oleh karena itu, pengamanan di Pilkada Kabupaten Pesbar ini harus maksimal dan keamanan tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, J.Wilyan Gulta mengatakan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa logistik distribusi pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengawasi distribusi logistik ini. Pendataan logistik, yang berarti memastikan data logistik Pilkada akurat dan lengkap, adalah salah satu dari beberapa hal dalam ruang lingkup pengawasan distribusi logistik tersebut. Kemudian, Wilyan mengatakan bahwa pengiriman logistik berarti memastikan logistik dikirim tepat waktu dan terlindungi. Selain itu, penyimpangan logistik berarti memastikan logistik disimpan dengan baik dan aman, serta memastikan bahwa logistik digunakan sesuai dengan prosedur dan aturan.

Selain itu, Bawaslu Pesbar akan terus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk KPU, untuk memastikan distribusi logistik sesuai dengan tahapan. Selain itu, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memudahkan distribusi logistik di masing-masing wilayah. Selain itu, dia menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga distribusi logistik dari potensi gangguan, serta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya untuk pengawasan logistik.

Pada kesempatan itu, Kasat Intel Polres Pesbar, Iptu Fery Yuliansah, S.Sos., M.M., menyatakan bahwa, sesuai dengan tugas utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Polda Lampung akan menyelenggarakan Operasi Kepolisian terpusat antara Mabes Polri, Polda Lampung, Polres/Polresta yang didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra lainnya. Operasi ini akan memastikan pengamanan tahap inti dari Pilkada serentak, seperti taha

Dia mengakhiri dengan mengatakan, "Sampai dengan penetapan hasil Pilkada, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengedepankan kegiatan pre-emtif dan preventif untuk memastikan situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah."